Takalar, Sulawesi Selatan — Di rumah kayu yang nyaris roboh di Dusun La’nyara, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, hidup seorang warga bernama Daeng Nyengka. Tubuhnya lemah, sudah hampir setahun terbaring karena penyakit komplikasi. Tak ada BPJS, tak ada bantuan sembako, bahkan untuk makan pun bergantung pada belas kasih tetangga.
“Kasihan sekali, Nak. Dia sakit parah tapi tidak punya apa-apa. Kami hanya bisa bantu sekadarnya,” tutur seorang warga dengan mata berkaca-kaca.
Ironisnya, di tengah gencarnya program kesejahteraan dan jaminan sosial, Daeng Nyengka sama sekali tak tersentuh bantuan pemerintah. Padahal, pemerintah Kabupaten Takalar telah mengalokasikan Rp10 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan warga.
Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, sebelumnya menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi prioritas. Namun kondisi Daeng Nyengka menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan jauh berbeda dengan pernyataan di podium.
Warga berharap Bupati segera mengevaluasi bawahannya, terutama aparat di tingkat desa, pemerintah kecamatan dan dinas terkait, yang dinilai lalai menjalankan amanah dan visi pemerintah.
Kisah Daeng Nyengka adalah potret nyata rakyat kecil yang terpinggirkan — di tengah megahnya janji-janji kesejahteraan. Sebuah cermin yang menuntut kehadiran nyata pemerintah, bukan hanya kata-kata manis dalam rapat dan spanduk program.