Takalat SulSel — Pelatihan pergeseran aplikasi rencana kegiatan dan. Anggaran Sekolah (ARKAS) yang digelar. Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar menjadi sorotan tajam dari Aktivis.
Kegiatan yang sebelumnya berlangsung di aula dinas tanpa biaya. Kini dipindahkan ke sejumlah hotel di Makassar dengan biaya mencapai Rp1,2 juta per peserta.
Kebijakan itu memicu tanda tanya. Sejumlah pihak menilai pemindahan lokasi pelatihan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran di sektor pendidikan.
Ketua simpul pergerakan mahasiswa dan pemuda, Rais, meminta aparat penegak hukum turun tangan. Menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, pelatihan ARKAS selama ini dapat dilaksanakan di fasilitas pemerintah tanpa membebani sekolah. Namun kini, kepala sekolah SD dan SMP disebut, harus mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah. Untuk mengikuti kegiatan yang sama.
“Publik berhak mengetahui alasan pemindahan lokasi pelatihan ke hotel. Jangan sampai ada pihak yang mengambil, keuntungan di balik kegiatan pendidikan,” tegas Rais.
Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan bahwa biaya pelatihan bersumber dari. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika benar, penggunaan dana tersebut dinilai perlu diaudit, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dana BOS sejatinya diperuntukkan untuk mendukung proses belajar mengajar dan kebutuhan operasional sekolah. Karena itu, setiap penggunaannya wajib memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi.
Rais menilai aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penentuan lokasi, mekanisme pembayaran, hingga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Takalar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas.
“Kalau memang semua prosedur sudah sesuai aturan, buka saja ke publik. Transparansi adalah cara terbaik menjawab kecurigaan,” katanya.
Desakan pemeriksaan kini mengarah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Publik menunggu penjelasan resmi terkait dasar kebijakan yang membuat biaya pelatihan membengkak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari. Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar terkait alasan pemindahan lokasi pelatihan, maupun sumber pembiayaan kegiatan yang menjadi polemik tersebut. Seluruh dugaan yang berkembang masih menunggu klarifikasi dan pembuktian dari pihak terkait.