Makassar, SulSel — Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dimanfaatkan SATBAS Banteng Subsidi Sulawesi untuk mendesak pemerintah segera merealisasikan SPBU Khusus Pertanian (SPBUP).
Desakan itu ditujukan kepada DPR RI yang membidangi minyak dan gas, Satgas BPH Migas, PT Pertamina, serta Kementerian Pertanian agar usulan SPBUP segera dibahas dan diwujudkan.
Ketua SATBAS Banteng Subsidi, Sultan Bakri M, menyampaikan desakan tersebut di Makassar, Sabtu (16/8/2026).
“Kami minta DPR RI dan Menteri Pertanian segera membawa usulan ini ke rapat. Satgas BPH Migas mengawasi, Pertamina membangun, dan Dinas Pertanian mendata kelompok tani,” tegas Sultan.
Menurutnya, kebutuhan BBM untuk sektor pertanian dan perkebunan tidak semestinya terus bercampur dengan kebutuhan kendaraan umum di SPBU reguler.
Pertama, distribusi harus dipisahkan.
Pengisian BBM menggunakan jeriken untuk kebutuhan pertanian diarahkan ke SPBUP sehingga penyaluran subsidi lebih mudah diawasi dan dikontrol.
Kedua, petani tak lagi terjebak antrean panjang.
Selama ini petani dan pekebun harus mengantre bersama kendaraan umum untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut dinilai membuang waktu dan tidak efisien.
“Jangan sampai masyarakat petani kehilangan waktu hanya karena harus antre BBM bersama kendaraan umum,” ujar Sultan.
Ketiga, soal keadilan.
SATBAS mempertanyakan mengapa fasilitas khusus bagi nelayan dapat diwujudkan melalui SPBU Nelayan, sementara sektor pertanian belum memiliki skema serupa.
“Kalau nelayan punya SPBUN, kenapa petani tidak punya SPBUP? Petani juga berhak mendapatkan fasilitas distribusi BBM yang khusus dan tepat sasaran,” tegasnya.
SATBAS menilai keberadaan SPBUP dapat mempersempit ruang penyelewengan, mempercepat pengawasan, sekaligus memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima petani dan pekebun yang berhak.
Karena itu, SATBAS Banteng Subsidi meminta DPR RI, BPH Migas, Pertamina, dan Kementerian Pertanian tidak berhenti pada wacana.
Mereka didesak segera duduk bersama, menyusun mekanisme, dan merealisasikan SPBUP sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada sektor pertanian.
“Jadikan SPBUP sebagai kado kemerdekaan untuk petani Indonesia. Jangan hanya bicara subsidi tepat sasaran, tetapi bangun sistem yang benar-benar membuat subsidi itu sampai kepada petani,” pungkas Sultan.