Jakarta — Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Sulsel) secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Mantan Direktur Utama PT PINS Indonesia yang kini menjabat sebagai Bupati Takalar tersebut diketahui telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.
Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulsel, agung Setiawan menekankan bahwa audit menyeluruh terhadap PT PINS Indonesia selama masa kepemimpinan Firdaus bersifat mendesak.
Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan kerugian negara yang mencapai Rp. 3,6 triliun, menurut Agung, angka tersebut merupakan uang rakyat yang sangat besar dan harus diselamatkan serta dikembalikan ke kas negara guna menjaga integritas proyek strategis nasional.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya mengonfirmasi bahwa Firdaus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan pimpinan anak perusahaan Telkom tersebut. Pemeriksaan yang berlangsung pada Selasa (5/8/2025) dimulai sejak pukul 09.30 WIB. Selain Firdaus, penyidik lembaga antirasuah ini juga memanggil lima saksi lainnya dari berbagai sektor swasta, termasuk jajaran direksi dari PT Sempurna Global Pertama dan PT Jaring Mal Indonesia untuk mendalami aliran dana proyek tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan panjang terkait proses pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, pada Juli 2025, KPK telah memanggil pejabat dari divisi Capex Procurement PT Telkom, yakni Agil Saputro dan Mardirin. Keduanya dimintai keterangan terkait mekanisme investasi serta efisiensi pengadaan yang diduga menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam digitalisasi ribuan SPBU di seluruh Indonesia.
Agung setiawan koordinator aksi menyatakan keprihatinannya atas belum adanya status hukum yang jelas bagi Firdaus Daeng Manye pasca-pemeriksaan. Pihaknya menilai transparansi KPK sangat dinantikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, mengingat sosok yang bersangkutan kini memegang jabatan publik sebagai kepala daerah. Aliansi berpendapat bahwa kejelasan status hukum sangat penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Takalar.
Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulsel, berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap KPK tidak tebang pilih dalam menindak aktor-aktor yang diduga terlibat dalam kerugian triliunan.
Penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Terhadap komitmen pemerintah, dalam memberantas korupsi di tubuh BUMN.