BONE, SULSEL — Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Pahrian, mendesak Kapolres Bone serius mengusut dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang disebut memicu antrean panjang dan keresahan masyarakat.
Pahrian menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dijawab dengan pengawasan di tingkat SPBU.
Terlebih, jika dugaan penyalahgunaan berlangsung berulang dan terus merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Menurutnya, dugaan keterlibatan oknum kepolisian juga harus diperiksa secara serius dan transparan apabila memang terdapat indikasi atau bukti yang mengarah ke sana.
“Kalau benar ada oknum kepolisian yang diduga bermain atau membekingi praktik penyalahgunaan solar bersubsidi, Kapolres Bone harus berani membuka dan memeriksa persoalan tersebut,” tegas Pahrian.
Ia meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi isu liar di tengah masyarakat.
Sebaliknya, dugaan harus dijawab melalui pemeriksaan internal, pengawasan terbuka, dan penegakan hukum berdasarkan bukti.
“Kalau tidak ada keterlibatan anggota Polres Bone, buktikan melalui pemeriksaan dan transparansi. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat, jangan dilindungi. Proses secara tegas sesuai hukum dan kode etik kepolisian,” ujarnya.
Pengawasan SPBU Diminta Diperketat
Pahrian juga mendesak Kapolres Bone membenahi tata kelola pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika antrean sudah mengular atau persoalan telah menjadi sorotan publik.
Ia meminta aparat memastikan kendaraan yang melakukan pengisian berulang, pembelian dalam jumlah tidak wajar, serta dugaan distribusi ilegal ditelusuri secara serius.
“Siapa yang mengawasi, bagaimana pengawasannya, berapa kali pemeriksaan dilakukan, berapa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan berapa kasus yang diproses. Semua harus jelas,” katanya.
Pahrian menilai jika kelangkaan dan antrean panjang terus terjadi, efektivitas pengawasan aparat perlu dievaluasi.
Kapolres Bone Diminta Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan
PB HMI juga meminta Kapolres Bone memastikan tidak ada konflik kepentingan antara aparat dengan pihak yang berkepentingan dalam distribusi solar bersubsidi.
“Polisi harus berada di posisi sebagai pengawas dan penegak hukum. Jangan sampai muncul dugaan ada anggota yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi,” tegas Pahrian.
Ia menekankan, pernyataan tersebut bukan tuduhan terhadap institusi Polres Bone maupun seluruh anggotanya.
Desakan itu, kata dia, merupakan bentuk kontrol publik agar setiap dugaan dapat dibuktikan atau dibantah melalui pemeriksaan objektif.
“Kami tidak sedang menuduh institusi Polres Bone. Kami meminta Kapolres membuktikan bahwa institusinya bersih. Jika ada oknum, bongkar. Jika tidak ada, buka hasil pemeriksaannya kepada publik,” ujarnya.
Pahrian menegaskan PB HMI akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pelayanan publik dan penegakan hukum.
Menurutnya, solar bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai subsidi negara justru dinikmati pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat kecil harus menghadapi antrean panjang. Kapolres Bone harus menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan memastikan tidak ada oknum yang bermain dalam persoalan ini,” tutup Pahrian.