TAKALAR — Isu dugaan mengejutkan menerpa Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar terkait alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Program Revitalisasi sekolah yang digelontorkan tahun ini dengan tahun lalu senilai fantastis, yakni mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per satuan pendidikan, diduga kuat diwarnai praktik “fee” atau setoran khusus agar sekolah bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Dugaan penyelewengan ini pertama kali diungkapkan oleh seorang sumber terpercaya yang namanya sengaja disembunyikan demi keamanan. Menurut sumber tersebut, proses penentuan sekolah penerima dana revitalisasi tidak berjalan secara murni berdasarkan tingkat urgensi kerusakan atau skala prioritas, melainkan diduga sarat dengan transaksi komitmen awal antara pihak-pihak tertentu di dinas terkait dengan oknum pengelola sekolah.
Menanggapi informasi tersebut, Ketua Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda, Rais Al Jihat, angkat bicara dan mengecam keras dugaan praktik kotor tersebut. Ia menilai tindakan memotong atau memungut komitmen fee dari dana pendidikan adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan, terutama di saat banyak fasilitas belajar siswa yang membutuhkan perbaikan mendesak secara layak dan transparan.
Rais menegaskan bahwa dana revitalisasi yang bersumber dari anggaran negara seharusnya dimanfaatkan secara utuh seratus persen untuk kepentingan pembangunan fisik sekolah. Adanya indikasi pemotongan atau pengaturan proyek melalui setoran “fee” dipastikan akan menurunkan kualitas bangunan fisik yang dikerjakan, yang pada akhirnya justru merugikan para siswa dan guru di Kabupaten Takalar., 07/08/2026, Ungkap Rais Saat di hubungi lewat WhatsApp nya.
Oleh karena itu, melalui lembaganya, Rais Al Jihat secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam. Ia berharap APH tidak tinggal diam dan segera memanggil serta memeriksa pihak-pihak di Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar yang diduga terlibat dalam pengaturan anggaran revitalisasi ini.
“Kami dari Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda akan mengawal kasus ini secara serius dan menyiapkan aksi Demonstrasi jika tidak ada kejelasan. Jangan main-main dengan dana pendidikan masa depan anak bangsa di Takalar, APH harus segera mengusut tuntas dugaan fee proyek ini sampai ke akar-akarnya,” tutup Rais dengan nada tegas.