Takalar, SulSel — Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menjadi sorotan. Komisariat Daerah Kabupaten Takalar Jaringan Pertanian Nasional (JPN) Kementerian Pertanian RI menilai sektor pertanian daerah itu terus mengalami kemunduran selama tiga tahun terakhir.
Penurunan produksi pertanian yang terjadi secara berturut-turut, disebut telah menimbulkan kerugian besar bagi petani. Bahkan, di sejumlah wilayah dilaporkan terjadi gagal panen.
Memasuki musim rendengan 2026, kondisi tersebut dinilai semakin parah. Krisis air yang melanda sejumlah daerah menyebabkan ratusan hektare tanaman padi terancam mati sebelum memasuki masa panen.
Koordinator Korda JPN Takalar, Helmiirawan, dr., S.Pd., M.Si, mengatakan kekeringan sungai membuat petani tidak lagi memiliki sumber air untuk mengairi sawah mereka.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan datang secara tiba-tiba. Ia mengaku sejak 2024 pihaknya telah mengingatkan pemerintah daerah mengenai potensi krisis air yang mengancam sektor pertanian.
Namun, kata Helmi, peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius.
“Pada 2024 lalu kami sudah mengingatkan pihak dinas mengenai potensi ini, tetapi dianggap remeh. Akibatnya, tiga tahun berturut-turut hasil produksi pertanian terus menurun dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani. Ini menunjukkan ketidakmampuan pimpinan instansi dalam menjaga stabilitas produksi pertanian,” tegasnya.
Helmi menilai dinas tanaman pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan. Dan Perkebunan Kabupaten Takalar gagal menghadirkan solusi, terhadap persoalan yang dihadapi petani.
Ia juga menyebut pemerintah Kabupaten Takalar. Harus bertanggung jawab atas kerugian, yang dialami para petani.
“Kejadian ini terjadi karena adanya pembiaran. Pemerintah harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang dialami petani,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Korda JPN Kabupaten Takalar resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Takalar.
Melalui forum tersebut, JPN meminta DPRD memanggil dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memberikan penjelasan sekaligus mempertanggungjawabkan penanganan krisis yang berdampak pada sektor pertanian.
Helmi juga mengingatkan bahwa kaum tani merupakan salah satu kelompok masyarakat terbesar di Kabupaten Takalar yang ikut menentukan arah kepemimpinan daerah.
“Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh rakyat, termasuk kaum tani yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Takalar. Hari ini petani meminta pertanggungjawaban atas menurunnya produktivitas pertanian yang mereka alami,” pungkasnya.