Pangkep SulSel — Kondisi bangunan UPT SD Negeri 34 Bontosua di kecamatan Liukang Tupabbiring, kabupaten pangkajene dan Kepulauan, menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (DPP KAMI). Sabtu (28/03/2026).
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi sekolah yang jauh dari kata layak. Dinding bangunan tampak rusak parah, dengan plester mengelupas hingga memperlihatkan bata merah. Lantai koridor pun dipenuhi kotoran dan dedaunan, mengindikasikan minimnya perawatan rutin.
Tak hanya itu, sejumlah fasilitas penunjang terlihat mengalami degradasi. Bagian bawah tembok terkikis, sementara lingkungan sekolah tampak tidak tertata.
Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan, sekaligus membahayakan keselamatan siswa dan siswi. Dalam proses belajar mengajar.
Ketua Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia, Idam, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian yang serius.
“Sekolah adalah tempat mencetak generasi masa depan. Jika fasilitasnya tidak layak, maka bagaimana kualitas pendidikan bisa maksimal?” ujarnya.
DPP KAMI pun mendesak Bupati Pangkajene dan Kepulauan serta DPRD setempat, khususnya komisi yang membidangi pendidikan, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Pangkep, termasuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang Sekolah Dasar.
Lebih jauh, mereka juga membuka kemungkinan adanya persoalan yang lebih serius di balik kondisi tersebut.o
“Jika dalam evaluasi ditemukan potensi dugaan penyalahgunaan anggaran atau wewenang, kami mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Pangkep melalui Kasi Pidsus, untuk segera melakukan penyelidikan,” tegas Idam. Sabtu 28/03/2026.
KAMI menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Mereka menilai ketimpangan pembangunan pendidikan di wilayah kepulauan seperti Liukang Tupabbiring tidak boleh terus dibiarkan.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik pemerataan pembangunan pendidikan di daerah terpencil yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Pangkep terkait kondisi tersebut.