Makassar SulSel — Puluhan kader Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) menggelar aksi demonstrasi di depan Lapas Kelas I Makassar dan Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (19/6/2026).
Aksi dipimpin langsung Ketua Umum KAMRI. Suwandi, bersama Koordinator Lapangan Rasyid dari Divisi Advokasi dan Investigasi KAMRI.
Massa menuntut pengusutan serius atas dugaan. Pesta narkoba yang disebut terjadi di dalam Lapas Kelas I Makassar.
Sorotan semakin tajam setelah muncul dugaan pengeroyokan. Dan penikaman terhadap seorang warga binaan berinisial ML.
Bagi KAMRI, kasus ini bukan sekadar persoalan internal lapas.
Mereka menilai peristiwa tersebut menjadi alarm keras adanya dugaan kerusakan sistem pengawasan di balik tembok penjara.
Dalam orasinya, massa menyoroti informasi yang beredar terkait. Dugaan penggunaan narkotika jenis sabu, oleh sejumlah warga binaan di Blok B2 Kamar 7.
Situasi semakin mengundang pertanyaan ketika muncul dugaan bahwa ML menjadi korban kekerasan karena mengetahui atau melaporkan aktivitas penyalahgunaan narkoba tersebut.
“Jika informasi ini benar, maka ada persoalan serius yang harus dijawab oleh pihak terkait,” tegas Suwandi.
KAMRI mempertanyakan bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas yang memiliki sistem pengamanan berlapis.
Mereka juga menyoroti dugaan beredarnya telepon genggam ilegal dan senjata tajam di lingkungan yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat petugas.
“Bagaimana barang-barang terlarang itu bisa lolos? Di mana fungsi pengawasan selama ini?” tanya Suwandi dalam orasinya.
Menurut KAMRI, keberadaan narkoba, handphone ilegal, hingga dugaan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan lemahnya pengawasan internal.
Bahkan, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengarah pada dugaan pembiaran atau kelalaian yang harus diusut secara independen.
“Jika narkoba masih bebas beredar di dalam lapas, jika warga binaan dapat mengakses handphone ilegal. Dan jika kekerasan digunakan untuk membungkam pihak yang mengetahui pelanggaran. Maka yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan lapas, tetapi juga kredibilitas negara dalam menegakkan hukum,” ujar Suwandi.
KAMRI menilai berbagai program pemberantasan narkoba akan kehilangan makna apabila peredaran barang haram itu diduga masih berlangsung di balik jeruji besi.
Menurut mereka, lapas tidak boleh berubah menjadi tempat aman bagi jaringan narkotika menjalankan aktivitasnya.
Melalui aksi tersebut, KAMRI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel segera membentuk tim investigasi independen.
Tim itu diminta mengusut dugaan pesta narkoba, kekerasan terhadap warga binaan. Serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika di dalam lapas.
Massa juga mendesak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan BNN Sulsel melakukan penyelidikan khusus.
Tujuannya untuk membongkar jalur masuk narkoba. Yang diduga masih beroperasi di lingkungan lapas.
Selain itu, KAMRI menuntut pengusutan tuntas dugaan pengeroyokan dan penikaman terhadap ML.
Mereka meminta petugas yang bertugas saat kejadian diperiksa, rekaman CCTV dibuka, serta dilakukan audit keamanan dan audit integritas secara menyeluruh.
KAMRI juga mendesak Ombudsman RI Perwakilan Sulsel dan Komisi XIII DPR RI turun langsung mengawasi penanganan kasus tersebut.
Koordinator Lapangan KAMRI, Rasyid, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum membongkar dugaan sindikat narkotika yang masih bercokol di dalam lembaga pemasyarakatan.
“Peredaran narkoba di dalam lapas adalah ironi penegakan hukum. Tempat pembinaan tidak boleh berubah menjadi ruang operasi jaringan kesehatan,” tegasnya
KAMRI memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga seluruh fakta terungkap ke publik.
Organisasi itu bahkan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pihak berwenang.
“Kami akan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan narkotika yang beroperasi di balik jeruji besi,” tutup Suwandi.