Makassar, SulSel — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sulsel pertanyakan Kridibilitas Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Takalar dan Penegakan Hukum di wilayah Kepolisian Resort Kabupaten Takalar.
Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan, 2 Anggota DPRD Takalar yakni, Israwati dan Sri Reski Ulandari kini ditangguhkan penahannya atas jaminan. Muhammad Rijal Ketua DPRD Takalar.
Melalui Ketua Bidang Hukum & HAM SEMMI Sulsel, Arie Musa mengungkapkan Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan kredibilitas lembaga legislatif dalam mengawasi anggotanya.
“Jika anggota DPRD dapat dibebaskan dengan mudah melalui jaminan dari lembaga yang sama, maka ini dapat mengirimkan sinyal bahwa ada standar ganda dalam penegakan hukum”. Ungkap Arie Musa saat memberi tanggapannya, Sabtu, (1/11/2025).
Dua anggota DPRD Takalar yang diduga melakukan Penipuan dan penggelapan, adalah kejahatan serius yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, tanpa memandang status atau posisi seseorang serta transparan.
“Pembebasan 2 anggota DPRD tersebut berpotensi menimbulkan keraguan besar pada masyarakat Sulawesi Selatan khusunya masyarakat Kab. Takalar tentang keseriusan aparat penegak hukum Kepolisian dalam menangani kasus ini,” ucapnya.
Kasus ini menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Masyarakat diminta tetap kritis dan tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap ketidakadilan yang terjadi.
Ia menambahkan, Kasus ini menjadi pengingat bahwa reformasi hukum dan lembaga masih jauh dari kata selesai. Perlu ada upaya serius untuk memastikan bahwa sistem hukum kita berjalan dengan Adil, Transparan dan Objektif, hingga tidak ada celah lagi bagi oknum-oknum lain untuk melakukan kejahatan tanpa konsekuensi.
“Kami mendesak agar kasus ini diusut kembali dan pelaku diberikan hukuman yang setimpal sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, bila perlu, copotan 2 Dewan tersebut,” tambahnya.
Ia meminta lembaga DPRD Kab. Takalar melakukan introspeksi dan memastikan anggotanya tidak terlibat dalam dugaan kasus – kasus lainnya. salah satunya dugaan korupsi.
“Kami meminta masyrakat sulsel khususnya masyarakat Kab. Takalar untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di negeri inj, jangan ada lagi kasus yang serupa,” tutupnya.