Maros, Sulawesi Selatan — Beberapa proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Maros telah rampung dibangun. Namun, proyek yang menelan anggaran sekitar puluhan miliaran rupiah ini kini disorot publik karena diduga terjadi berbagai penyimpangan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pekerjaan.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah Puskesmas Marusu yang terletak di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu. Puskesmas ini dibangun dengan nilai kontrak sekitar kurang lebih dari Rp4 miliar, dengan pelaksana proyek dari salah satu CV. Pajjukukang dan satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pekerjaan bangunan di lantai 1 dan lantai 2 belum sepenuhnya rampung, khususnya pada bagian plafon yang disebut-sebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek. Kondisi ini memicu dugaan adanya permainan oknum tertentu dalam pelaksanaan proyek.
Saat dikonfirmasi oleh awak media,salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya, ia mengakui bahwa lantai dua memang belum selesai dikerjakan. “Lantai satu aman, lantai dua memang belum rampung. Itulah juga alasan kami belum memindahkan bagian administrasi ke sana. Paling penting, gedung belum bisa digunakan sepenuhnya karena dari Dinas Kesehatan sejak tahun lalu menjanjikan penambahan daya listrik, tapi belum juga direalisasikan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia menambahkan, kondisi kelistrikan yang tidak stabil telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah peralatan kantor. “Sudah empat kali saya buat surat telaah ke dinas, tapi belum ada tindak lanjut. Bahkan Asisten I sempat menegur pihak dinas karena persoalan ini,” ungkapnya.
Lebih dari itu, bukan hanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum tersedia, tet7 telah dijanjikan sejak tahun lalu.
Ironisnya, ketika Puskesmas Marusu menghadapi kelangkaan obat dan fasilitas dasar yang belum lengkap, sejumlah pejabat justru melakukan perjalanan dinas ke luar kota yang memakan banyak anggaran.
Puskesmas Marusu juga disebut-sebut menjadi satu-satunya puskesmas yang seringkali tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan koordinasi tingkat kabupaten. Hal ini semakin memperkuat kesan adanya ketimpangan perlakuan dan pengabaian terhadap kebutuhan dasar pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Masyarakat dan pihak internal Puskesmas berharap agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini, termasuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi agar pelayanan kesehatan publik tidak semakin terabaikan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media ini terkait Proyek tersebut, melalui pesan WhatsApp pada Minggu (25/5/2025), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, M. Yunus, hanya membaca pesan tanpa memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan. (*)