BONE, SULSEL — Polemik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Bone kembali menjadi sorotan tajam. Jumat (31 Juli 2026).
Di tengah upaya penertiban melalui surat edaran pemerintah daerah mengenai tata tertib pengisian BBM bersubsidi, masyarakat mengaku masih menemukan dugaan berbagai praktik penyimpangan di sejumlah SPBU.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan serta laporan warga. Aktivitas kendaraan yang diduga digunakan sebagai, pelangsir hingga dugaan pengisian BBM menggunakan. Jerigen dengan memanfaatkan barcode kendaraan masih kerap ditemukan.
Sorotan publik kini mengarah ke sejumlah. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Bone. Yang diduga belum menerapkan pengawasan secara, optimal terhadap penyaluran BBM subsidi.
Modus yang dikeluhkan warga antara lain kendaraan roda empat mengisi Bio Solar menggunakan barcode, kemudian BBM tersebut diduga dipindahkan ke jerigen untuk diperjualbelikan kembali.
Selain itu, warga juga menduga adanya penggunaan barcode kendaraan secara berulang. Pengisian BBM pada kendaraan dengan, tangki yang telah dimodifikasi. Serta dugaan ketidaksesuaian antara nomor polisi kendaraan. Dengan dokumen yang digunakan saat pengisian.
Aktivitas kendaraan yang diduga, sebagai pelangsir disebut menyebabkan antrean panjang di SPBU. Dan dikhawatirkan mengurangi kesempatan masyarakat. Yang berhak memperoleh BBM subsidi.
Salah satu SPBU yang menjadi sorotan warga adalah SPBU Palakka. Warga mengeluhkan dugaan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengisian BBM subsidi, termasuk dugaan penggunaan jerigen di area dispenser. Hingga berita ini disusun, tuduhan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan memerlukan verifikasi dari pihak terkait.
Indikasi serupa juga disebut-sebut terjadi di sejumlah SPBU lain di wilayah Bone. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta PT Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi.
Mereka juga meminta dibentuk. Satgas Pengawasan Terpadu yang secara rutin, melakukan inspeksi mendadak ke SPBU guna memastikan. Penyaluran Bio Solar berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, masyarakat mendorong agar sanksi administratif. Hingga pencabutan kerja sama diterapkan apabila nantinya ditemukan. SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran, BBM subsidi sesuai hasil pemeriksaan resmi.
Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan, dugaan penyimpangan melalui mekanisme resmi. Dengan menyertakan bukti pendukung agar dapat. Ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.