Makassar Sulawesi Selatan — Kondisi politik di Kabupaten Bone tengah memasuki babak baru yang penuh gejolak. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi memanggil dan memeriksa tujuh pejabat tinggi setingkat kepala dinas terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Bone.
Pemeriksaan yang digelar di Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, ini dilakukan dalam rangka pendalaman penyelidikan atas dugaan praktik jual beli proyek aspirasi dewan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.
Pemanggilan terhadap tujuh kepala dinas ini sontak menggemparkan publik Bone. Masyarakat dan berbagai elemen sipil mendesak agar proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
“Ini momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah. Siapapun yang terlibat, baik eksekutif maupun legislatif, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Ketua LASKAR ARUNG PALAKKA BONE yang turut memantau jalannya pemeriksaan di Kejati Sulsel.
ketua laskar arung palakka Bone menambahkan, masyarakat Bone saat ini sedang gelisah. Mereka khawatir jika proses ini tidak dituntaskan, akan berdampak buruk terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Tekanan publik sangat tinggi. Kami bersama rekan-rekan media online dari Makassar akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, sumber internal Kejati Sulsel menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap tujuh kepala dinas ini merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap tiga pejabat Plt Sekwan DPRD Bone.
“Fokus penyelidikan adalah dugaan praktik pengaturan proyek Pokir yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ungkap salah satu pejabat Kejati yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, pengamat pemerintahan daerah menilai, proses hukum yang tengah berjalan ini bisa memengaruhi stabilitas dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Bone. Terlebih, kepala dinas yang diperiksa adalah pemegang kendali utama dalam pelaksanaan program-program strategis di daerah.
“Ketika kepala dinas sibuk menghadapi pemeriksaan hukum, tentu akan ada potensi gangguan terhadap pelayanan publik dan proyek pembangunan yang tengah berjalan,” ujar salah satu akademisi dari universitas di Makassar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terperiksa enggan memberikan tanggapan kepada awak media dan belum memberikan keterangan resmi terkait hasil awal pemeriksaan. Namun publik Bone berharap agar Kejati dapat bergerak cepat dalam mengungkap kebenaran dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat.
Tim