TAKALAR – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Takalar kembali menuai sorotan. Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan mendesak PT Pertamina (Persero) Regional Sulawesi segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyaluran BBM subsidi di SPBU Panaikang, Kabupaten Takalar.
Desakan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan masyarakat, khususnya kalangan petani, yang mengaku kesulitan memperoleh BBM subsidi meskipun telah mengantongi barcode resmi sebagai syarat pembelian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait mekanisme distribusi BBM subsidi di lapangan. Masyarakat mempertanyakan ke mana kuota BBM subsidi tersebut disalurkan dan apakah penyalurannya benar-benar tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku.
Koordinator Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan, Rais Al Jihad, menilai Pertamina tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, melainkan harus turun langsung melakukan pemeriksaan terbuka di lapangan.
Menurutnya, terdapat dugaan praktik penyimpangan dalam penyaluran solar subsidi di SPBU Panaikang, termasuk indikasi adanya pungutan tambahan sebesar Rp10 ribu per jerigen yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami mendesak Pertamina Regional Sulawesi segera turun tangan dan tidak menutup mata terhadap kondisi yang dialami petani. Lakukan pemeriksaan terbuka di SPBU Panaikang. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau permainan kuota yang merugikan masyarakat, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rais, Rabu (4/5/2026).
Ia menegaskan, BBM subsidi merupakan hak masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan, yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Apabila distribusi BBM subsidi terus bermasalah, kata dia, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat bawah yang selama ini menggantungkan aktivitas produktifnya pada akses BBM bersubsidi.
Selain mendesak Pertamina, pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Takalar, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk ikut melakukan pengawasan agar tidak terjadi pembiaran terhadap dugaan penyimpangan tersebut.
Rais juga menegaskan bahwa pihaknya siap menggelar aksi besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak segera mendapat respons dari pihak Pertamina Regional.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Pertamina, kami siap turun ke jalan untuk memastikan persoalan ini mendapat perhatian serius,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Panaikang maupun PT Pertamina Regional Sulawesi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.