MAKASSAR, SulSel — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulawesi Selatan mendesak Polri membongkar jaringan penipuan daring atau Sobis di Sulawesi Selatan hingga ke akar-akarnya.
HMI meminta pengusutan tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi dikembangkan untuk mengungkap aktor, pola perekrutan, aliran dana, hingga pihak lain yang terbukti terlibat.
Desakan itu disampaikan menyusul penangkapan enam terduga pelaku Sobis di Kota Parepare oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel.
Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi HMI Badko Sulsel, Muh. Izwan, menilai penangkapan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas.
“Kami mendesak Polri jangan berhenti pada pelaku lapangan. Enam orang yang ditangkap di Parepare harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih besar,” kata Izwan.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri siapa yang merekrut, mengendalikan, menyediakan sarana, hingga pihak yang menikmati hasil kejahatan.
“Siapa yang merekrut, siapa yang mengendalikan, siapa yang menyediakan sarana, ke mana uang mengalir, dan siapa yang menikmati hasilnya harus ditelusuri,” ujarnya.
Izwan mengatakan penyitaan perangkat elektronik semestinya tidak berhenti sebagai barang bukti untuk menjerat tersangka.
Data digital tersebut, kata dia, perlu dikembangkan melalui digital forensik untuk memetakan komunikasi, hubungan antarpelaku, transaksi, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan lain.
“Kalau perangkat digital sudah diamankan, jangan berhenti pada pembuktian terhadap tersangka. Telusuri komunikasinya, rekeningnya, transaksi dan jaringannya. Dari situ harus dicari apakah ada aktor lain yang terlibat,” tegasnya.
HMI Badko Sulsel juga mendorong Polri menerapkan pendekatan follow the money untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas kejahatan tersebut.
Soroti Dugaan Bekingan dan Setoran
Selain jaringan Sobis, HMI Badko Sulsel menyoroti informasi dan klaim yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan adanya perlindungan oknum aparat serta dugaan setoran berkala yang dikaitkan dengan aktivitas Sobis.
Izwan menegaskan informasi tersebut harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi rumor.
“Kalau ada dugaan bekingan, periksa. Kalau ada dugaan setoran, telusuri. Jangan dibiarkan menjadi rumor. Kami meminta Polri membuktikan melalui proses pemeriksaan apakah informasi tersebut benar atau tidak,” katanya.
Ia menekankan pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi kalau ada informasi yang dapat diuji, jangan ditutup. Kalau tidak terbukti, sampaikan hasilnya kepada publik. Kalau terbukti, proses sesuai hukum,” ujarnya.
HMI Badko Sulsel juga meminta informasi yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Polda Sulsel maupun Polres Sidrap ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal apabila terdapat bukti atau informasi yang memenuhi dasar pemeriksaan.
Menurut Izwan, pembenahan internal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Jika ada anggota Polri yang terbukti membantu atau melindungi jaringan kejahatan, maka harus diproses. Seragam dan jabatan tidak boleh menjadi tameng,” tegasnya.
Minta Jaringan Antardaerah Dipetakan
HMI Badko Sulsel meminta pengusutan diperluas dengan memetakan jaringan Sobis antardaerah di Sulawesi Selatan.
Selain itu, penyidik didorong menelusuri aliran dana, mengoptimalkan digital forensik, serta mengidentifikasi pola perekrutan dan regenerasi pelaku.
Izwan menilai pemberantasan Sobis tidak akan efektif jika hanya menyasar operator lapangan.
“Sobis tidak akan benar-benar diberantas kalau hanya pemain lapangan yang ditangkap sementara jaringan, uang, dan pihak yang terbukti membantu masih dibiarkan. Polri harus memutus mata rantainya,” katanya.
HMI Badko Sulsel menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni mengembangkan kasus enam terduga pelaku di Parepare, membongkar jaringan hingga ke akar, menelusuri aliran dana, memaksimalkan digital forensik, memetakan jaringan antardaerah, serta memeriksa setiap informasi mengenai dugaan bekingan dan setoran berdasarkan bukti.
Izwan menegaskan HMI Badko Sulsel akan mengawal proses tersebut.
“Kami meminta Polri menjawab keresahan publik dengan tindakan nyata. Bongkar jaringannya. Telusuri uangnya. Periksa dugaan bekingannya. Jika ditemukan bukti keterlibatan siapa pun, proses tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pemberantasan Sobis harus dilakukan secara menyeluruh untuk melindungi. asyarakat dari kejahatan digital sekaligus memastikan. Penegakan hukum berjalan profesional dan transparan.