BONE — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone kembali menagih janji. Pemerintah Kabupaten Bone dan aparat penegak hukum terkait penertiban dugaan tambang galian C ilegal.
HMI menilai hingga kini belum terlihat, langkah konkret untuk menghentikan. Aktivitas tambang yang diduga tidak mengantongi izin.
Padahal, persoalan tersebut telah berulang kali disuarakan melalui kajian, penyampaian aspirasi. Hingga forum resmi bersama pemerintah dan aparat terkait.
Ketua Umum HMI Cabang Bone, Andi Miftahul Amri alias Mifta, menegaskan masyarakat kini menunggu tindakan nyata.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi, melakukan kajian, berdialog melalui RDPU, hingga menyampaikan tuntutan secara terbuka. Tetapi masyarakat masih menunggu satu hal, yaitu tindakan nyata,” tegas Mifta, Rabu (22 Juni 2026).
Sorotan utama HMI tertuju pada janji pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk menangani persoalan tambang ilegal di Kabupaten Bone.
Namun, keberadaan dan kinerja Satgas tersebut hingga kini dipertanyakan.
“Satgas yang dijanjikan itu ada di mana? Apa yang sudah dikerjakan? Berapa lokasi yang telah diperiksa? Berapa pelanggaran yang telah ditindak?” tanya Mifta.
Menurutnya, publik berhak mendapatkan jawaban atas janji penertiban yang telah disampaikan.
HMI juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak menunggu aksi demonstrasi besar-besaran baru turun tangan.
“Jangan sampai pemerintah dan aparat baru bergerak setelah masyarakat turun demo besar-besaran. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan laporan, temuan, dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
HMI Cabang Bone meminta dugaan tambang galian C ilegal di sejumlah wilayah diperiksa secara menyeluruh.
Pemeriksaan, kata Mifta, harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum pejabat, aparat, maupun pihak lain dalam aktivitas pertambangan.
“Jangan sampai ada oknum yang merasa kebal hukum atau memiliki kepentingan dalam aktivitas tambang. Semua harus diperiksa secara objektif. Jika ada pelanggaran, proses sesuai hukum,” katanya.
HMI menilai penegakan hukum yang tidak transparan dapat memicu kecurigaan publik.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa pelanggaran pihak tertentu dibiarkan, sementara rakyat kecil justru cepat diproses,” ujar Mifta.
Menurutnya, hukum harus berlaku sama bagi semua pihak.
“Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Selain dugaan tambang galian C ilegal, HMI Cabang Bone juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Organisasi mahasiswa itu juga mendesak pemerintah mengevaluasi keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) yang menjadi perhatian publik.
Ketiga isu tersebut telah menjadi bagian dari kajian dan tuntutan HMI bersama Cipayung Plus dalam forum resmi.
Mifta menegaskan HMI Cabang Bone tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami menjalankan fungsi kontrol sosial,” katanya.
Selama dugaan pelanggaran masih menjadi keresahan masyarakat dan belum ada penyelesaian yang jelas, HMI mengaku akan terus mengawal.
“Tuntutan kami sederhana: tegakkan hukum tanpa kompromi dan tanpa tebang pilih,” pungkasnya.