Takalar SulSel — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Takalar kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, dugaan kelalaian serius mencuat setelah siswa di SMKN 3 Takalar menemukan ulat dalam makanan yang disajikan—bukan sekali, tapi dua kali dalam sepekan.
Keluhan datang dari orang tua siswa yang mengaku jijik sekaligus geram atas kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.
“Kejadiannya satu minggu lalu, siang hari. Siswa sendiri yang menemukan,” ungkap salah satu orang tua siswa dengan nada kecewa.
Menurut informasi yang dihimpun, makanan tersebut berasal dari SPPG Paddinging, unit penyedia MBG yang berlokasi di Desa Paddinging. Insiden pertama terjadi pada hari Senin, di mana menu telur ditemukan berulat. Namun yang lebih mengejutkan, kejadian serupa kembali terulang pada hari Rabu di menu berbeda.
Peristiwa berulang ini memicu pertanyaan serius soal standar higienitas dan pengawasan gizi dalam program tersebut.
“Ini bukan lagi kelalaian kecil. Dua kali dalam seminggu? Di mana pengawasan? Di mana ahli gizinya?” tambah orang tua siswa.
Pihak sekolah SMKN 3 Takalar dikabarkan telah menghentikan sementara distribusi makanan dari SPPG Paddinging setelah temuan tersebut dikonfirmasi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, dr. Nilal, menyatakan pihaknya akan segera turun tangan.
“Kami akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kebenarannya. Jika terbukti, tentu akan kami tindak lanjuti,” tegasnya melalui pesan WhatsApp.
Sorotan juga datang dari aktivis Makassar, Rais Al Jihad, yang mendesak tindakan tegas terhadap pihak penyedia makanan.
“Kalau terbukti, SPPG yang bermasalah harus ditutup. Ini menyangkut kesehatan siswa. Jangan sampai program nasional disalahgunakan hanya untuk mengejar keuntungan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa SPPG sebagai bagian dari program pemenuhan gizi seharusnya menjamin makanan higienis, layak konsumsi, dan bernilai gizi tinggi, bukan justru menjadi ancaman bagi kesehatan siswa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Paddinging belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan distribusi makanan tidak layak tersebut.