Kilasjurnalis.com Takalar — Diduga berbau korupsi, lembaga pemberdayaan rakyat (LPR) minta Aparat Penegak Hukum (APH) agar sejumlah penerima program UPPO di kabupaten takalar diperiksa.
Ketua LPR irwan , menduga bahwa bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di sejumlah kelompok itu di duga tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Berdasarkan hasil investigasi tim dilapangan di temukan sejumlah bukti adanya dugaan korupsi yang terjadi pada pengadaan sapi dan mesin pada program UPPO tersebut. “Bantuan tersebut terkesan tidak tepat sasaran,” kata irwan
Dugaan korupsi yang terjadi pada bantuan tersebut itu mulai dari pengadaan sapinya, pengadaan mesin dan pembangunan kandang yang menggunakan kayu bekas.
APH Seharusnya Tidak Tinggal Diam Dengan Adanya Dugaan Korupsi
“Kami Lembaga pemberdayaan rakyat meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memeriksa barang bantuan dari program UPPO tersebut dan memanggil semua anggota kelompok penerima bantuan sesuai data penerima yang ada dalam struktur kelompok penerima bantuan.
Karna selain dugaan adanya korupsi yang di lakukan beberapa oknum pada program UPPO ini, kami juga menemukan adanya pembagian hewan ternak sapi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
“Bantuan ini kami anggap ada yang tidak tepat sasaran dan kemungkinan karena dalam program ini terjadi sistem fee atau tau ilalang dan ada pembiaran dari dinas terkait. Olehnya itu kami meminta pihak aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan dan memanggil semua penerima manfaat dari bantuan tersebut.
Laporan : Wahyu