Enam Bulan Siltap dan TPP ASN Tak Cair, Ketua DPRD Takalar Bersuara
TAKALAR, SULSEL — Keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Takalar menjadi sorotan Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal.
Persoalan ini memicu keluhan aparatur yang mengaku telah menunggu pembayaran hak keuangan mereka selama enam bulan.
Rijal menegaskan, kepala desa dan perangkatnya merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kepastian pembayaran Siltap dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Facebook Ketua DPRD Kabupaten Takalar.
Tak hanya Siltap, Rijal juga menyoroti belum terealisasinya pembayaran TPP ASN. Menurutnya, ketepatan waktu pembayaran tambahan penghasilan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga motivasi dan produktivitas aparatur pemerintahan.
Aparatur Mengeluh, Enam Bulan Menunggu
Keluhan datang dari salah seorang perangkat desa di Kabupaten Takalar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Ia mengaku telah menunggu pencairan Siltap selama enam bulan, sementara tugas pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan.
“Sudah enam bulan ini kita berpuasa. Pelayanan prima kepada masyarakat terus digenjot, tetapi Siltap belum juga dicairkan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan seorang ASN di Takalar. Ia mengaku belum menerima TPP selama enam bulan sehingga harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Sudah enam bulan TPP belum cair. Terpaksa ngutang ke sana kemari untuk kebutuhan keluarga,” ungkapnya saat berbincang dengan awak media di sebuah warung kopi.
ASN tersebut berharap Bupati Takalar segera mencari solusi agar pembayaran TPP dapat direalisasikan pada Oktober 2026.
“Semoga Bapak Bupati Takalar mencarikan solusi terbaik agar TPP ASN bisa terbayarkan bulan 10 ini,” tandasnya.
BPKAD Sebut Kendala Arus Kas
Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar disebut menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kondisi fiskal dan penyesuaian arus kas dari dana transfer pemerintah pusat.
Proses verifikasi dan administrasi anggaran disebut turut memengaruhi waktu pencairan.
Pemerintah daerah juga disebut memastikan hak keuangan aparatur desa dan ASN tidak diabaikan. Proses administrasi serta percepatan pencairan anggaran diklaim tengah diupayakan agar pembayaran segera direalisasikan.
Namun, kepastian jadwal pencairan dan rincian penyebab keterlambatan masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada BPKAD Kabupaten Takalar.
DPRD Diminta Kawal Kepastian Pembayaran
Rijal mengimbau aparatur pemerintahan tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. DPRD, menurut pernyataannya, berkomitmen mengawal proses pencairan agar hak keuangan aparatur segera dibayarkan.
Di tengah keluhan tersebut, kepastian waktu pembayaran menjadi hal yang dinantikan para penerima.
Sebab, di satu sisi aparatur dituntut tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, mereka mengaku harus menghadapi tekanan kebutuhan rumah tangga akibat pembayaran yang belum diterima.
Publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan, kondisi anggaran, serta jadwal pasti pembayaran Siltap dan TPP ASN di Kabupaten Takalar.