Janji BerAmal Dekat dengan Rakyat, Kini Bupati dan Wabup Bone Disorot

BONE, SULSEL — Komitmen pasangan BerAmal, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin, untuk menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat kini kembali menjadi sorotan.
Janji yang disampaikan saat Pilkada Bone 2024 itu kembali diperbincangkan setelah sejumlah aksi demonstrasi berlangsung di depan Kantor Bupati Bone. Masyarakat datang membawa aspirasi, kritik, hingga tuntutan terkait kebijakan dan persoalan publik.
Dalam kampanye pada 2 Oktober 2024 di wilayah Bone Utara, Andi Akmal Pasluddin pernah menegaskan bahwa pemimpin merupakan pelayan masyarakat.
Ia juga menyampaikan komitmen agar pimpinan daerah lebih banyak berkantor di kecamatan maupun desa. Tujuannya, supaya persoalan masyarakat dapat didengar dan diketahui secara langsung.
Namun, realitas di lapangan menghadirkan pertanyaan berbeda: bagaimana ketika masyarakat justru datang langsung ke pusat pemerintahan untuk meminta penjelasan dari pemimpinnya?
Pertanyaan itu mengemuka setelah aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 14 Agustus 2025. Saat itu, Bupati dan Wakil Bupati Bone tidak menemui massa demonstran.
Sorotan serupa kembali muncul dalam aksi Forum Pemuda Indonesia (FPI) pada 28 Oktober 2026. Massa menyampaikan aspirasi terkait persoalan eksplorasi minyak dan gas bumi oleh PT Energy Equity Sengkang.
Dua momentum tersebut memunculkan perhatian publik terhadap pola komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya ketika aspirasi disampaikan melalui demonstrasi.
Memang, pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk menerima aspirasi melalui pejabat atau perwakilan yang ditugaskan. Namun, harapan masyarakat untuk memperoleh penjelasan langsung dari kepala daerah juga menjadi bagian penting dalam membangun keterbukaan pemerintahan.
Sebab, kehadiran pemimpin tidak hanya dibutuhkan dalam agenda seremonial, peresmian, atau kegiatan yang mendapat sambutan positif. Dialog juga diperlukan ketika masyarakat datang membawa kritik dan mempertanyakan kebijakan pemerintah.
Di sinilah komitmen pemerintahan yang dekat dengan rakyat mendapat ruang untuk dibuktikan melalui komunikasi yang terbuka dan respons yang jelas.
Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana mekanisme Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam menerima, menindaklanjuti, serta menjawab aspirasi yang disampaikan secara langsung.
Sekilas Bone membuka ruang bagi Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin untuk memberikan penjelasan mengenai komitmen tersebut, termasuk alasan pimpinan daerah tidak menemui massa dalam dua aksi yang menjadi sorotan.
Pada akhirnya, ukuran kedekatan pemerintah dengan rakyat bukan semata-mata terletak pada janji saat kampanye. Namun, juga terlihat dari bagaimana pemerintah membuka ruang dialog ketika masyarakat datang menyampaikan keberatan, kritik, dan tuntutan.
Sebab, rakyat bukan hanya membutuhkan pemimpin yang hadir saat dukungan diberikan. Tetapi juga pemerintahan yang terbuka ketika kritik disampaikan.



