Lewati ke konten utama
Senin, 16 November 2026 Tajam Aktual dan Terpercaya
BREAKING NEWS
Beranda » Hukrim » Kades Cakkeware Ditahan, Kerugian Negara Capai Rp144 Juta
Hukrim

Kades Cakkeware Ditahan, Kerugian Negara Capai Rp144 Juta

BONE, SULSEL — Kasus dugaan korupsi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone berujung penahanan. Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, berinisial SS, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Bone di Pompanua menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (12/11/2026), terkait dugaan penyimpangan pengelolaan setoran PBB-P2 selama tiga tahun anggaran, yakni 2023 hingga 2025.

Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, SS juga langsung ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Kepala Cabjari Bone di Pompanua, Andi Hasanuddin, menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari rangkaian penyidikan yang telah dilakukan kejaksaan.

Sebelum status hukumnya ditingkatkan menjadi tersangka, SS telah diperiksa sebagai saksi bersama 21 orang lainnya.

Penyidik turut meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Inspektorat Kabupaten Bone, kolektor lapangan, hingga masyarakat Desa Cakkeware.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 29 Oktober 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp144.256.352.

Angka tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pengungkapan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan uang pajak masyarakat selama periode 2023–2025.

Penahanan SS kini menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik kejaksaan selanjutnya akan melanjutkan tahapan penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap tata kelola penerimaan pajak daerah di tingkat desa, khususnya menyangkut kewajiban penyetoran PBB-P2 yang bersumber dari pembayaran masyarakat.

 

Laporan : Ikbal
K
Kilas Jurnalis
Penulis Berita