Lewati ke konten utama
Minggu, 22 November 2026 Tajam Aktual dan Terpercaya
BREAKING NEWS
Beranda » Hukrim » Kajari Bone Diminta Periksa Ketua BPD Desa Ulo, Dugaan Rangkap Jabatan Jadi Sorotan
Hukrim

Kajari Bone Diminta Periksa Ketua BPD Desa Ulo, Dugaan Rangkap Jabatan Jadi Sorotan

BONE, SULSEL — Dugaan rangkap jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang disebut juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani, mulai menjadi perhatian publik.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan terkait tata kelola pemerintahan desa, transparansi, hingga potensi konflik kepentingan, terutama apabila kedua jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan program bantuan pertanian maupun kebijakan pemerintah desa.

Atas persoalan tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone diminta melakukan penelusuran dan klarifikasi guna memastikan apakah dugaan rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

ATURAN BPD JADI SOROTAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, anggota BPD memiliki kewajiban mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 63 huruf d mengatur kewajiban anggota BPD untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Sementara Pasal 64 mengatur sejumlah larangan, termasuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menyalahgunakan wewenang.

Meski demikian, jabatan Ketua Kelompok Tani tidak secara eksplisit disebut sebagai jabatan yang dilarang dirangkap oleh anggota BPD dalam ketentuan tersebut.

Karena itu, dugaan rangkap jabatan ini perlu dikaji berdasarkan regulasi terkait, aturan organisasi kelompok tani, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

BANTUAN PERTANIAN PERLU DITELUSURI

Aspek yang juga perlu mendapat perhatian, adalah kemungkinan keterkaitan. Kedua jabatan tersebut dengan program bantuan pertanian.

Jika terdapat keterlibatan dalam pengusulan penerima bantuan, distribusi pupuk bersubsidi. Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), maupun program pemerintah lainnya. Transparansi dan mekanisme pengambilan keputusan perlu diperiksa.

Inspektorat Kabupaten Bone juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila terdapat laporan dan bukti pendukung.

Penelusuran diperlukan untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang memengaruhi pelaksanaan program pemerintah.

KETUA BPD DIMINTA BUKA SUARA

Publik juga menunggu penjelasan langsung dari Ketua BPD Desa Ulo mengenai status kedua jabatan tersebut, dasar pengangkatan, serta apakah terdapat aturan internal atau ketentuan lain yang mengatur pembatasan rangkap jabatan.

Klarifikasi dari pihak terkait penting agar persoalan ini tidak berkembang hanya berdasarkan dugaan dan spekulasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ketua BPD Desa Ulo terkait dugaan tersebut.

Kejari Bone diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara objektif sesuai kewenangannya, dengan tetap mengedepankan fakta dan bukti hukum.

 

Lapiran : Ikbal Tim Redaksi
K
Kilas Jurnalis
Penulis Berita